BOJONEGORO – Kabar Pers Bhayangkara. com
Sejumlah warga Desa Sidorejo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, menyoroti keberadaan puluhan kandang ayam petelur yang menumpuk di area halaman kantor desa serta kawasan lapangan desa. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat karena dianggap tidak lazim dan berpotensi mengganggu aktivitas publik.
Beberapa warga mengaku heran karena lokasi tersebut bukan merupakan gudang penyimpanan maupun area proyek resmi.
“Ini bukan gudang, mas, atau lahan sewa. Kalau misalnya ada kompensasi dari pihak pemborong mungkin warga bisa memahami, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujar MR, salah satu warga setempat, Rabu (22/10/2025).
Menurut informasi yang dihimpun dari warga, kegiatan produksi dan penumpukan kandang ayam itu dikabarkan dilakukan oleh pihak vendor asal Kabupaten Jombang. Proyek tersebut disebut-sebut sebagai bagian dari program pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang rencananya akan menyalurkan bantuan kandang ayam ke sejumlah desa di wilayah Kecamatan Sukosewu.
Namun, warga menilai pelaksanaan kegiatan itu kurang transparan. Dua hari setelah proyek dinyatakan rampung oleh para pekerja, tumpukan kandang ayam masih terlihat di area kantor desa dan lapangan Sidorejo tanpa kejelasan penanganan.
Ketika awak media mencoba mengonfirmasi kepada pihak Pemerintah Desa Sidorejo, perangkat desa belum dapat memberikan keterangan pasti mengenai pihak yang bertanggung jawab atas proyek maupun penyimpanan kandang tersebut.
“Sudah selesai katanya, tapi kandangnya masih di situ semua. Kami berharap ada kejelasan dari pihak kecamatan maupun desa, supaya area itu bisa kembali dipakai untuk kegiatan warga,” tambah MR.
Warga berharap pihak Kecamatan Sukosewu segera memberikan penjelasan resmi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Selain itu, warga juga meminta agar area publik desa, seperti lapangan dan halaman kantor desa, dapat dikembalikan fungsinya sebagaimana mestinya.
Kondisi di lokasi terpantau aman dan tidak menimbulkan kericuhan. Namun masyarakat berharap adanya koordinasi yang lebih jelas antara pemerintah desa, pelaksana proyek, dan pihak kecamatan terkait pemanfaatan fasilitas umum desa.
---
Reporter: Tim Kabar Pers Bhayangkara
Editor: Anto
Posting Komentar