Kabarpersbhayangkara.com - Jakarta — Jurnalis senior Najwa Shihab kembali menyoroti minimnya transparansi keuangan di lembaga legislatif, khususnya terkait penggunaan dana reses DPR yang mencapai Rp2,46 triliun per tahun.
Menurut catatan yang ia sampaikan, setiap anggota DPR menerima antara Rp2,5 hingga Rp4 miliar per tahun dari pos dana reses, namun hingga kini tidak pernah ada laporan publik yang terbuka mengenai penggunaannya.
Dana reses itu enggak pernah ada pertanggungjawaban ke publik. Padahal jumlahnya miliaran rupiah per anggota. Itu yang harus diawasi, bukan hanya gajinya,” ujar Najwa dalam pernyataannya yang dikutip dari berbagai sumber, Sabtu (11/10/2025).
Menanggapi polemik soal pemangkasan gaji DPR menjadi sekitar Rp75 juta per bulan, Najwa menilai hal itu bukan inti dari permasalahan transparansi.
Ia menegaskan, gaji besar bukan masalah, asalkan diimbangi dengan kinerja, integritas, dan tanggung jawab publik yang jelas.
Aku enggak ada masalah kalian mau digaji berapa, asal kerja benar. Tapi kalau publik sudah puas hanya dengan pemotongan gaji, menurutku kita kalah di situ,” tegas Najwa.
Najwa menilai bahwa reformasi politik dan transparansi keuangan publik adalah tuntutan utama masyarakat, bukan sekadar simbolik berupa pemangkasan pendapatan.
Ia juga menyinggung budaya politik di daerah pemilihan (dapil) yang masih sarat dengan praktik bantuan uang saat reses, sehingga memperkuat argumen pentingnya sistem pelaporan yang terbuka.
> “Gaji besar enggak masalah asal transparan. Kita pengin tahu uangnya diapain, bukan hanya angka di atas kertas,” katanya.
Najwa berharap, gerakan publik seperti 17+8 tidak berhenti pada tuntutan moral semata, tetapi menjadi dorongan nyata bagi DPR untuk membuka data dan penggunaan anggaran secara jujur dan terukur.
Udah terlalu sering kita punya peristiwa besar di negeri ini yang berakhir misteri. Semoga kali ini bisa lebih transparan, karena itu inti tuntutan: transparansi, reformasi, empati,” pungkasnya.(red)
Posting Komentar