Kabarpersbhayangkara.com - Jakarta, 30 September 2025 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berada di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan tajam setelah sejumlah kasus keracunan massal menimpa ribuan siswa di berbagai daerah. Peristiwa ini dinilai janggal dan bahkan memunculkan dugaan adanya sabotase yang berupaya merusak citra pelaksanaan MBG.
Menurut data yang dihimpun Atlantika Institut Nusantara, kasus terbesar terjadi di Garut, Jawa Barat dengan 282 anak keracunan. Sementara di Jakarta Timur, 20 siswa sekolah dasar juga dilaporkan mengalami gejala keracunan. Hingga 25 September 2025, BGN mencatat total korban mencapai 5.914 siswa, sedangkan laporan KPPI per 27 September 2025 menyebutkan jumlah lebih besar, yaitu 8.649 siswa.
Lebih lanjut, R. Haidar Alwi dari Haidar Alwi Institut pada 28 September 2025 menyebut munculnya spekulasi terkait isu keamanan pangan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Data Kasus Keracunan MBG
Wilayah II (Pulau Jawa): 46 kasus dengan 4.147 korban.
Wilayah I (Sumatra): 1.307 korban.
Wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan NTB): 997 korban.
Total korban yang dilaporkan akibat konsumsi MBG mencapai 6.457 siswa. Media lokal juga melaporkan adanya kasus di Bandung Barat, Sukabumi, Lampung, dan Bengkulu yang belum sepenuhnya terdata oleh BGN.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui banyak dapur penyedia MBG masih belum memenuhi standar sanitasi, khususnya dalam hal ketersediaan air bersih. Menindaklanjuti hal itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemasangan alat sterilisasi di seluruh Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) untuk mencegah kasus serupa terulang.
Untuk sementara, penyebab utama keracunan disimpulkan karena:
Sanitasi air di dapur MBG tidak memadai.
Standar higienitas di SPPG belum terpenuhi secara merata.
Sejumlah pengamat menilai persoalan bukan hanya pada sanitasi, tetapi juga teknis pelaksanaan MBG yang dinilai “ruet” dan kurang efisien. Proses memasak diduga dilakukan oleh tenaga yang kurang berpengalaman sehingga kualitas makanan tidak terjamin.
Diusulkan agar pengelolaan dapur MBG melibatkan Ibu-ibu PKK atau pelaku usaha kuliner UMKM yang telah berpengalaman dalam mengolah makanan sehat dan higienis. Dengan cara ini, pemerintah dinilai bisa lebih mudah menjamin kualitas penyelenggaraan MBG, mengurangi risiko keracunan, serta menekan biaya tambahan untuk pembangunan dapur khusus.
Program MBG diharapkan dapat benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga tercipta generasi sehat, kuat, dan unggul menuju Indonesia Emas 2045.(jacob ereste)
Komentar
Posting Komentar