Kabarpersbhayangkara.com - Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mengalokasikan anggaran sebesar Rp 806 miliar dari APBD 2025 untuk pembangunan infrastruktur di 320 desa. Anggaran ini disalurkan melalui Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) yang bersifat khusus di bidang kebinamargaan, meliputi pembangunan jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana lainnya.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan adanya tantangan terkait pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi sementara dari Direktur Dana Transfer Kementerian Keuangan, Adriyanto, dana transfer dikurangi melalui dua skema, yakni 25 persen untuk daerah yang mendapat dana transfer kecil, dan 30 persen untuk daerah yang menerima dana transfer besar.
Artinya, harus tepat dalam pengelolaan keuangan,” tegas Nurul Azizah saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan BKKD Tahun 2025, Jumat (19/9/2025) di Ruang Angling Dharma.
Ia juga menambahkan, Bupati Setyo Wahono terus mendorong agar Rp 806 miliar tersebut benar-benar diprioritaskan untuk pembangunan desa melalui skema BKKD. Selain itu, pada tahun 2026, Pemkab Bojonegoro masih menyiapkan dana abadi sebesar Rp 500 miliar yang akan digunakan untuk mendukung sektor pendidikan.
Meski ada pengurangan dana transfer dari pusat, Pemkab Bojonegoro tetap mengatur skema prioritas pembangunan. Fokus utama diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang merata, serta pembukaan lapangan kerja bagi tenaga lokal.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PU BIMA PR) Bojonegoro, Chusaifi Ivan, menambahkan bahwa Bimtek diselenggarakan selama dua hari, yakni Jumat (19/9/2025) dan Senin (22/9/2025). Dalam sehari, kegiatan dibagi menjadi dua sesi dan diikuti oleh 320 desa penerima BKKD.
Segera lakukan perencanaan teknis, kami siap mendampingi. Karena penyaluran BKKD di 2025 tinggal tiga bulan lagi,” tandasnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Bojonegoro berharap pembangunan desa dapat berjalan efektif, berkelanjutan, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat luas.(tim/red)
Posting Komentar